Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Madiun Ikuti DOKAR DAPIL Pemilu 2019 dan 2024

11112026 - DOKAR DAPIL KPU

Bawaslu Kabupaten Madiun mengikuti kegiatan Dokumentasi dan Knowledge Archive Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (DOKAR DAPIL) Pemilu 2019 dan 2024 di Aula Kantor KPU Kabupaten Madiun, Rabu (11/11/2026).

Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun – Penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan proporsional. Untuk memperdalam pemahaman tersebut, Bawaslu Kabupaten Madiun mengikuti kegiatan Dokumentasi dan Knowledge Archive Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (DOKAR DAPIL) Pemilu 2019 dan 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun di Aula Kantor KPU Kabupaten Madiun, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Jumangin, Anggota KPU Kabupaten Madiun Periode 2019–2024, sebagai narasumber. Melalui kegiatan berbagi pengalaman dan diskusi, peserta mendapatkan pemahaman mengenai proses pembentukan daerah pemilihan, penentuan alokasi kursi, serta berbagai pertimbangan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024.

11112026 - DOKAR DAPIL KPU

Dalam pemaparannya, Jumangin menjelaskan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah geografis yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk sebagai dasar penentuan alokasi kursi legislatif sekaligus menjadi ruang kontestasi bagi calon anggota legislatif. Oleh karena itu, penyusunan dapil harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Ia juga menguraikan tujuh prinsip penataan dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022. Ketujuh prinsip tersebut meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas, serta kesinambungan.

11112026 - DOKAR DAPIL KPU

“Penyusunan dapil dan alokasi kursi merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pengalaman pada Pemilu 2019 dan 2024 perlu kita dokumentasikan sebagai bahan evaluasi, pembelajaran, dan referensi agar pengetahuan yang telah diperoleh dapat terus dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang,” ungkap Jumangin.

Melalui kegiatan ini, dokumentasi pengalaman penyelenggaraan pemilu tidak hanya menjadi bagian dari arsip kelembagaan, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu. Bagi Bawaslu Kabupaten Madiun, pemahaman mengenai proses penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi salah satu bekal dalam memperkuat wawasan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Penulis: Humas Bawaslu Kabupaten Madiun