Kenali Kewenangan Pengawas Pemilu, Bawaslu Madiun Libatkan Mahasiswa dalam Diskusi
|
Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun — Pemahaman mengenai batas tugas dan kewenangan lembaga pengawas menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut dibahas dalam diskusi hukum bertema “Batas antara Tugas dan Kewenangan serta Tantangan Pengawasan Pemilu pada Tahapan Pendaftaran Peserta Pemilu dan Dana Kampanye” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten Madiun dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jawa Timur tersebut menghadirkan Teja Rasa Adhi W, S.H., Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Anita Prawardani, S.H., M.H., Dosen Universitas Muhammadiyah Jawa Timur sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Teja Rasa Adhi W, S.H. menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pendaftaran peserta Pemilu, mencegah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran, serta menangani sengketa proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan pengawasan tetap harus memperhatikan batas kewenangan antar lembaga penyelenggara Pemilu.
Ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak mengambil alih tugas KPU dalam melakukan verifikasi maupun validasi peserta Pemilu. Pengawasan harus dilakukan secara cermat melalui pemeriksaan dokumen, pencocokan informasi, pengumpulan bukti, serta koordinasi dengan lembaga terkait.
Pada tahapan dana kampanye, pengawasan juga diarahkan pada kepatuhan administratif pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Sementara itu, pemeriksaan keuangan secara substantif menjadi ranah auditor publik atau aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Sementara itu, Anita Prawardani, S.H., M.H. mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat dalam mengawal proses politik dan kebijakan publik.
Ia juga menekankan pentingnya literasi politik dan digital agar masyarakat mampu menyaring informasi, memeriksa kebenaran sumber, serta bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang beredar. Penolakan terhadap politik uang, hoaks, dan intimidasi menjadi bagian penting dalam menjaga kebebasan serta integritas pemilih.
Melalui diskusi tersebut, peserta memperoleh pemahaman mengenai pembagian kewenangan penyelenggara Pemilu sekaligus tantangan pengawasan pada tahapan pendaftaran peserta Pemilu dan dana kampanye. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam pengawasan partisipatif serta menjaga demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Penulis: Humas Bawaslu Kabupaten Madiun