Pastikan Aset Negara Terkelola Optimal, Bawaslu Kabupaten Madiun Gelar Penguatan Pengelolaan BMN

Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun — Aset negara bukan sekadar barang yang tercatat dalam administrasi, melainkan sumber daya yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengelolaannya pun menuntut ketertiban, ketepatan pencatatan, serta pertanggungjawaban yang jelas. Berangkat dari pentingnya hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Madiun menggelar kegiatan Optimalisasi Aset: Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Akuntabel dan Transparan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Jesika Rahma Prastiwi sebagai narasumber. Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, drh. Slamet Widodo, turut hadir dalam pembukaan kegiatan.

Dalam pemaparannya, Jesika Rahma Prastiwi menekankan bahwa optimalisasi BMN tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan aset, tetapi juga mencakup tertib administrasi, pengamanan, pemeliharaan, serta kepastian status hukum barang milik negara.

“Setiap aset negara harus dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Karena itu, inventarisasi, pencatatan, dan pengawasan secara berkala menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan,” jelas Jesika.

Lebih lanjut, melalui sesi diskusi dan tanya jawab, peserta membahas sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan BMN. Di antaranya kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik aset, kelengkapan dokumen kepemilikan, serta pentingnya koordinasi antar pengelola barang.

Pembahasan tersebut kemudian menjadi dasar bagi perlunya langkah tindak lanjut, mulai dari pemeriksaan dan inventarisasi BMN secara menyeluruh, pemutakhiran data sesuai kondisi riil, hingga evaluasi pengelolaan aset secara berkala.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Madiun berharap pengelolaan aset negara dapat berjalan semakin profesional, efektif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan BMN tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu memberikan manfaat optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).