Bawaslu Kabupaten Madiun Perkuat Kompetensi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2029

Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun — Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2029, Bawaslu Kabupaten Madiun terus memperkuat kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa proses. Upaya tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun, Teja Rasa Adhi Wardana, S.H., Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, bersama staf dalam kegiatan Reboan Sharing Session yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang diikuti koordinator divisi dan jajaran staf penyelesaian sengketa Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur tersebut mengangkat tema “Pemantapan Kompetensi melalui Pembahasan Soal Simulasi Penyelesaian Sengketa Proses pada Tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2029”. Pembahasan difokuskan pada simulasi penanganan sengketa pencalonan anggota DPRD, khususnya persoalan pergantian bakal calon dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Dalam sesi pembahasan, peserta memperoleh pemahaman mengenai dua mekanisme penyelesaian sengketa, yakni mediasi dan ajudikasi. Melalui studi kasus, narasumber menguraikan proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan persyaratan dokumen pencalonan, termasuk persoalan ijazah yang hilang akibat kebakaran serta keterbatasan waktu dalam pemenuhan dokumen persyaratan. Diskusi juga menyoroti pentingnya ketelitian verifikasi, kepastian hukum, serta keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Narasumber dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Yogi, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa membutuhkan kecermatan dalam memahami aturan dan kondisi perkara. “Penyelesaian sengketa adalah pekerjaan yang penuh seni; dalam mediasi, kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau norma yang ada,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Madiun diharapkan semakin siap menghadapi potensi sengketa proses pada tahapan Pemilu 2029. Penguatan kompetensi tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang profesional, objektif, dan berkeadilan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.