Bawaslu Kabupaten Madiun Perkuat Reformasi Birokrasi Digital dan Jalin Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Jawa Timur

Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun — Transformasi digital menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel. Upaya tersebut menjadi perhatian Bawaslu Kabupaten Madiun melalui kegiatan bertema “Reformasi Birokrasi di Era Digital: Profesional, Adaptif dan Akuntabel” yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama bersama Universitas Muhammadiyah Jawa Timur, Senin (9/11/2026), di Kantor Bawaslu Kabupaten Madiun.

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, drh. Slamet Widodo. Ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi merupakan kebutuhan setiap lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Perkembangan teknologi digital harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk menciptakan sistem kerja yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

“Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan bagi setiap lembaga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Karena itu, perkembangan teknologi digital perlu dimanfaatkan sebagai peluang untuk membangun sistem kerja yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ungkap Slamet Widodo.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan profesionalisme seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Madiun agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Transformasi tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pemanfaatan teknologi, tetapi juga membangun budaya kerja yang semakin berkualitas.

Selanjutnya, Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Akhorin Siswanto, M.Sos., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai reformasi birokrasi, memperkuat profesionalisme aparatur, serta mendorong kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat membangun tata kelola kelembagaan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Materi utama disampaikan oleh Dr. Fajar Junaedi, S.Sos., M.Si., dari Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Ia menguraikan bahwa transformasi digital dalam birokrasi perlu diikuti dengan perubahan pola pikir, peningkatan kompetensi, serta penguatan budaya kerja aparatur. Menurutnya, karakter media digital yang interaktif, real-time, multimedia, memiliki jangkauan luas, mudah dibagikan, dan personalisasi menuntut aparatur untuk semakin adaptif dalam mengelola informasi dan pelayanan publik.

Dalam materinya, Fajar juga menjelaskan delapan area perubahan reformasi birokrasi, mulai dari manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia turut menyoroti tantangan era digital, seperti kesenjangan literasi digital, keamanan dan privasi data, serta resistensi terhadap perubahan. Pelatihan berkelanjutan, sistem keamanan data yang kuat, kolaborasi, dan kepemimpinan yang mendukung perubahan menjadi bagian dari upaya menghadapinya.

Melalui kegiatan yang diikuti pimpinan, jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun, serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jawa Timur tersebut, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai pentingnya transformasi digital dalam mendukung tugas kelembagaan. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Muhammadiyah Jawa Timur juga menjadi langkah untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan sumber daya manusia, riset, inovasi, dan penguatan demokrasi.