Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Bahas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan 2026

Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun — Di tengah diskursus nasional tentang masa depan pengawasan data pemilih, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun turut bergabung dalam forum Literasi Pojok Pengawasan Vol.10: Quo Vadis Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan 2026? yang digelar oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (23/2/2026).

Kegiatan yang diikuti Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan Jawa Timur ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin serta menghadirkan keynote speaker Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nur Kholiq.

Dalam sambutannya, Nur Kholiq menekankan pentingnya pembelajaran bersama antardaerah dalam pengawasan data pemilih.

“Jawa Tengah perlu belajar dari rekan-rekan Jawa Timur yang meraih kinerja terbaik pengawasan di tingkat nasional. Angka uji petik di Jawa Timur sangat tinggi dan menjadi pembelajaran strategi pengawasan bagi kami,” ujarnya.

Pemateri pertama, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, menyampaikan bahwa pengelolaan data pemilih masih menjadi persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemilu.

“PDPB bukan isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Persoalan kualitas, konsistensi, perlindungan data pribadi, hingga kesiapan teknologi masih menjadi tantangan serius yang dapat memengaruhi keakuratan pemilih yang juga berdampak pada integritas pemilu,” kata Eka Rahmawati.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Wiwit Puspitasari, menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan sepanjang tahun dan melibatkan KPU, Bawaslu, serta Dukcapil.

“PDPB bertujuan menjaga akurasi daftar pemilih, namun di lapangan masih ditemukan pemilih meninggal yang tercatat, pemilih pindah domisili, pemilih pemula belum masuk data, serta rendahnya partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam forum ini, Bawaslu Kabupaten Madiun memperkuat pemahaman pengawasan data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas daftar pemilih dan integritas pemilu ke depan.