Bawaslu Jatim Luncurkan Program Penguatan Kelembagaan untuk Pemilu Berkeadilan

Surabaya, 19 Agustus 2025 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur resmi memulai program penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur “Meneguhkan Eksistensi, Membangun Sinergi, Menuju Pemilu Berkeadilan dan Berkeadaban”. Kick off digelar di Surabaya pada Selasa (19/8), ditandai dengan pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono.

Program ini difokuskan pada delapan bidang strategis, yakni akuntabilitas keuangan, pelayanan informasi hukum dan PPID, penguatan eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, tata kelola internal, modernisasi birokrasi, serta peningkatan kinerja kelembagaan. Setiap bidang akan digarap melalui mekanisme koordinator wilayah (korwil) dengan satu kabupaten/kota ditetapkan sebagai proyek percontohan sebelum diperluas ke daerah lain.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ini lahir dari refleksi panjang atas berbagai persoalan yang kerap muncul di daerah.

“Misalnya, akuntabilitas keuangan sering terkendala kapasitas verifikasi, prinsip kolektif-kolegial terhambat ego sektoral, atau publik yang belum sepenuhnya melihat Bawaslu sebagai aktor penting di luar tahapan pemilu,” ujar Warits.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan merupakan investasi jangka panjang. “Bukan sekadar menambah kegiatan, tetapi menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, hingga membangun kepercayaan publik,” katanya.

Menurut Warits, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada Bawaslu provinsi, melainkan membutuhkan sinergi lintas tingkat. “Ini milik kita bersama. Dengan sinergi vertikal yang kuat, kita dapat membangun sistem kelembagaan yang utuh dan tetap sesuai dengan kebutuhan lokal,” tambahnya.

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono pun mengapresiasi langkah uji coba delapan bidang strategis yang difokuskan di Kabupaten Madiun. Ia berharap Bawaslu Jawa Timur dapat menjadi role model nasional dalam penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota.

Acara peluncuran dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, Bawaslu kabupaten/kota, pegiat pemilu, akademisi, organisasi masyarakat, serta organisasi kepemudaan.