Bawaslu Kabupaten Madiun Ikuti Pelatihan Pengelolaan Website Pasca Unifikasi

Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun — Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik dan keamanan data digital, Bawaslu Kabupaten Madiun terus memperkuat kapasitas pengelolaan medianya. Salah satunya melalui keikutsertaan dalam Pelatihan Pengelolaan Website Utama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Pasca Unifikasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola website resmi Bawaslu setelah penerapan sistem unifikasi oleh Bawaslu RI.

Pelatihan dipengantari oleh Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, yang menjelaskan perubahan kewenangan pengelolaan website setelah unifikasi. Menurutnya, kewenangan penuh pengelolaan website kini berada di Bawaslu RI, sementara di daerah pembagian tugas dilakukan antara Divisi Datin sebagai admin teknis dan Divisi Humas sebagai pengelola konten. “Forum ini menjadi ruang untuk menghimpun berbagai kendala pengelolaan website yang dialami Bawaslu kabupaten/kota,” ujar Dwi Endah Prasetyowati.

Sementara itu, M. Agus Saifudin, Pranata Komputer Ahli Muda Bawaslu RI, menegaskan bahwa penguatan sisi aplikasi website menjadi hal yang niscaya. Ia mengungkapkan bahwa pada 2023 lebih dari setengah dari 514 website Bawaslu sempat mendapat serangan akibat lemahnya pengelolaan aplikasi. “Dari refleksi itu, Bawaslu melakukan unifikasi website dengan menggunakan CMS Drupal untuk meningkatkan keamanan dan standar pengelolaan,” jelasnya. Unifikasi tersebut dilaksanakan bertahap sejak 2023 hingga 2025.

Hendy Wicaksono, Koordiv Penyelesaian Sengketa dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Madiun pada kesempatan berbeda menyebutkan menyambut baik pelatihan ini dan menilai materi yang disampaikan sangat penting untuk mendukung transparansi informasi serta keamanan data publik. Ia berharap, melalui unifikasi dan peningkatan kapasitas pengelola website, layanan informasi kepada masyarakat dapat semakin optimal dan terpercaya.

Pelatihan ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung intensif, membahas isu keamanan data, pencadangan (backup) data, serta mekanisme penambahan menu pada website resmi Bawaslu.