Bawaslu Kabupaten Madiun Ikuti Penguatan Kapasitas Perencanaan, Keuangan, dan Reformasi Birokrasi

Jakarta, Bawaslu Kabupaten Madiun — Upaya memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel terus dilakukan jajaran Bawaslu. Salah satunya melalui keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Madiun dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Bawaslu dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Keuangan serta Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Bawaslu RI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada 18–21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun drh. Slamet Widodo bersama Angga Salvana, Eko Nurwahyudin, dan Karina Elminingtias.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan dan pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan kelembagaan, sekaligus memperkuat koordinasi serta penyamaan persepsi terkait pelaksanaan tugas pengelolaan anggaran dan reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

Dalam forum tertanggal 20 Mei 2026 tersebut, peserta memperoleh penguatan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Materi mengenai penguatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan organisasi, tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta optimalisasi penatausahaan aset negara disampaikan oleh perwakilan Kementerian Keuangan RI, yang melibatkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). 

Selain itu, peserta juga mendapatkan materi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI terkait penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK, disiplin dan kode etik ASN, sistem penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.

Pada sesi berikutnya, peserta memperoleh penguatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kementerian Hukum RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang membahas mitigasi temuan pemeriksaan, peningkatan kesadaran hukum ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan, serta peran aparatur negara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil serta pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bagi pegawai Bawaslu yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan kepegawaian. Prosesi tersebut dilaksanakan pada 19 Mei 2026 sebagai bagian dari penguatan profesionalisme aparatur di lingkungan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun drh. Slamet Widodo menilai kegiatan ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat tata kelola organisasi yang adaptif terhadap tuntutan akuntabilitas publik.

“Materi yang disampaikan oleh berbagai kementerian dan lembaga memberikan perspektif yang komprehensif terkait pengelolaan anggaran, penguatan budaya kerja ASN, hingga tata kelola pemerintahan yang bersih. Ini menjadi bekal penting bagi jajaran Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Madiun untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas lembaga,” ujar Slamet Widodo.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Madiun diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh guna mendukung penyelenggaraan tugas kelembagaan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.