Bawaslu Kabupaten Madiun Lakukan Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Karangrejo

Madiun, 07 Agustus 2025 — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun melaksanakan kegiatan Uji Petik Triwulan III Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, pada Kamis (7/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Bawaslu selama masa non-tahapan pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Madiun, Qoirul Anam, menyampaikan bahwa uji petik ini menjadi langkah konkret dalam memastikan daftar pemilih yang bersih dan valid.

"Melalui uji petik ini, kami ingin memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih benar-benar berjalan dan menghasilkan data yang akurat. Ini penting demi menjamin pelaksanaan pemilu yang demokratis dan terpercaya," ujar Anam didampingi Hendy Wicaksono, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi.

Lebih lanjut, Akhorin Siswanto, M.Sos, dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Madiun, menyoroti persoalan klasik dalam data pemilih yang masih perlu perhatian khusus.

"Masalah seperti data pemilih ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid, hingga pemilih yang sudah meninggal namun masih tercatat, menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Harapannya, melalui uji petik yang berkesinambungan, persoalan-persoalan ini dapat diatasi secara bertahap," jelas Akhorin.

Staf Desa Karangrejo yang mewakili Lurah menyambut positif kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa pihak desa mendukung penuh langkah Bawaslu dan siap bersinergi dalam pemutakhiran data pemilih di wilayahnya.

Dengan dilaksanakannya uji petik ini, Bawaslu Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk terus memastikan kualitas daftar pemilih sebagai fondasi utama terselenggaranya pemilu yang adil dan berintegritas. Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.