Bawaslu Kabupaten Madiun Matangkan Rencana Kerja 2026 Melalui Rapat Pleno

Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun — Dalam rangka penguatan kinerja dan perencanaan program kerja tahun 2026, jajaran pimpinan dan seluruh anggota sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Pleno di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Madiun, Rabu (7/1/2026).

Rapat pleno tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Drh. S Widodo, dan dihadiri para anggota Bawaslu Kabupaten Madiun, yakni Akhorin Siswanto selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan; Teja Rasa Adhi. W selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; Hendy Wicaksono selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi; serta Qoirul Anam selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Turut hadir Ambang Prastyo Utomo, S.STP., M.Si., Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun, bersama seluruh jajaran sekretariat.

Dalam rapat pleno tersebut, pimpinan Bawaslu Kabupaten Madiun membahas tindak lanjut hasil Rapat Staf yang telah dilaksanakan pada Senin (5/1/2026). Fokus utama pembahasan diarahkan pada penyusunan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Madiun Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan ke depan.

Selain itu, rapat juga diisi dengan presentasi program kerja dari masing-masing divisi. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dipresentasikan oleh Nosa Arya Sandy. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dipaparkan oleh Angga Salvana. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi disampaikan oleh Dinar Arimbi, sedangkan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat dipresentasikan oleh Zola Cholida.

Setiap pemaparan program kerja mendapatkan penajaman, masukan, dan tanggapan dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Madiun, sekaligus dilengkapi dengan tambahan gagasan dari jajaran staf. Melalui rapat pleno ini, Bawaslu Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk menyusun perencanaan kerja yang terarah, terukur, dan selaras dengan tugas serta fungsi pengawasan pemilu.