Gencar Lakukan Sosialisasi, Minimalisir Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Dan Netralitas Pada Pilkada 2024

Bawaslu Kabupaten Madiun [18.09.2024] – Bawaslu Kabupaten Madiun kembali lakukan Sosialisasikan pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana dilakukan secara serentak di 7 (tujuh) Kecamatan bersama sentra gakkumdu.

Sosialisasi ini merupakan lanjutan dari sosialisasi yang dilakukan satu hari lalu (17.09.2024) di delapan kecamatan. Kegiatan sosialisasi ini menekankan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk kehati-hatian dalam melakukan keputusan dan tindakan, karena sebentar lagi tanggal 22 September 2024 merupakan tahapan penetapan dan dilanjutkan hari berikutnya pengundian nomor bagi pasangan calon.

Bagi kepala desa dan perangkatnya sikap netralitas harus benar benar dijaga, tak hanya itu Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, juga harus dijaga netralitasnya terutama dalam mengambil keputusan dan tindakan yang pada pokoknya menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini tertuang dalam pada pasal 71 ayat (1) undang undang nomor 10 Tahun 2016 yang dapat mengarah pada tindak pidana pemilihan. 

Selain itu, pada undang undang desa nomor 6 tahun 2014 juga ditekankan bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, ketentuan ini diatur di pasal 29 dan pasal 51 yang bisa berakibat sanksi administrasi sampai pemberhentian. 

Bawaslu Kabupaten Madiun gencar akan sosialisasi kali ini mengigat sebentar lagi akan menuju tahapan kampanye, sosialisasi ini merupakan bentuk pencegahan bersama untuk meminimalisir dugaan dugaan pelanggaran pemilihan khususnya pada tindak pidana pemilihan.