Bawaslu Jatim Gelar "Cangkrukan Demokrasi" untuk Perkuat Peran Kehumasan dan Literasi Publik

Madiun, 24 Juni 2025 — Bawaslu Provinsi Jawa Timur kembali menggelar kegiatan rutin bertajuk “Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Datin 2025” pada Selasa (24/6). Pertemuan ketiga ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin, Koordinator Sekretariat, serta staf pengelola Kehumasan dan PPID dari seluruh Bawaslu kabupaten/kota.

Kegiatan dibuka oleh Riche Rahmawaty Sumaka, Kepala Bagian HHDI Bawaslu Jatim. Ia menegaskan bahwa Cangkrukan ini bertujuan sebagai ruang berbagi pengalaman, memperkuat koordinasi antar divisi, membangun sinergi kelembagaan, serta menyebarkan semangat dan pengetahuan kepada para CPNS.

Hal senada disampaikan Dwi Endah Prasetyowati, Kordiv Humas dan Datin Bawaslu Jatim. Ia menargetkan Cangkrukan dilaksanakan tiga kali dalam sebulan. “Harapannya, diskusi yang kita lakukan hari ini menghasilkan output nyata, tidak hanya bagi internal lembaga tetapi juga berdampak pada publik. Hasil diskusi akan dimuat dalam buletin agar dapat diakses dan dibaca lebih luas,” ujarnya.

Dwi juga menyinggung pentingnya Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Bawaslu RI sebagai penilaian kinerja kehumasan, terutama terkait keterbukaan informasi publik. “Saat ini adalah bulan sibuk. Monev jadi tolok ukur bagaimana informasi kita dikelola dan disampaikan,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, yang turut hadir memberikan sambutan, menyampaikan pentingnya peran kehumasan sebagai “etalase lembaga.” Menurutnya, kerja kehumasan bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membentuk persepsi publik secara konstruktif. “Humas harus mampu menyajikan informasi secara kreatif dan edukatif. Bukan hanya memberitahu, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat,” ujarnya.

A. Warits juga menyoroti tantangan dalam menyampaikan narasi panjang kepada masyarakat. Ia menyarankan agar Humas Bawaslu mendesain ulang pendekatan komunikasi, khususnya melalui kemasan konten yang lebih menarik dan mudah dicerna. “Rumah Data, misalnya, harus bisa menjadi sumber literasi politik, bukan hanya tempat menampung form A,” tegasnya.

Sesi diskusi dilanjutkan dengan pemaparan empat narasumber dari Bawaslu kabupaten/kota. Pemateri pertama, Siswo Budi Santoso (Bawaslu Kabupaten Kediri), membahas optimalisasi publikasi berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 38 Tahun 2022. Ia menekankan pentingnya konsistensi informasi dari pusat hingga daerah untuk menjaga akuntabilitas lembaga dan membangun kepercayaan publik.

Yulianti (Bawaslu Kabupaten Lamongan) sebagai pemateri kedua, membedah strategi pengelolaan media sosial kelembagaan. Ia menjelaskan pentingnya penggunaan media sosial sebagai kanal utama dalam menyampaikan informasi kepemiluan secara cepat, luas, dan menarik. “Konten yang kuat bisa berbentuk live update, kampanye partisipatif, hingga infografis yang menyentuh sisi human interest,” jelasnya.

Pemateri ketiga, Hendy Wicaksono (Bawaslu Kabupaten Madiun), menyoroti pemanfaatan aplikasi Rumah Data untuk pengawasan berbasis data. Ia memaparkan potensi pemanfaatan data melalui pembuatan dashboard, rapat strategi berbasis data, serta penyusunan laporan publik yang transparan.

Sementara itu, Moh. Farhan dari Bawaslu Kabupaten Lumajang menggarisbawahi pentingnya keterbukaan informasi sebagai fondasi demokrasi. “Keterbukaan bukan hanya kewajiban hukum, melainkan syarat utama bagi demokrasi yang sehat dan hidup,” tuturnya.

Cangkrukan menjadi ajakan reflektif dari Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, agar hasil diskusi hari ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi diimplementasikan secara nyata di daerah. “Ilmu tanpa amal ibarat mendung tanpa hujan. Mari jadikan diskusi ini sebagai pemantik perbaikan kelembagaan,” pungkasnya.