Bawaslu Jatim Tegaskan Transparansi Data dan Kolaborasi sebagai Strategi Atasi Krisis Kepercayaan Publik

Madiun, 20 Oktober 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya transparansi data dan kerja kolaboratif dalam menghadapi krisis kepercayaan publik. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Datin ke-14 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (20/10).

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur tersebut mengangkat tema “Strategi Mengelola Krisis Kepercayaan Publik terhadap Bawaslu dengan Data, Informasi dan Publikasi”.

Dwi Endah Prasetyowati, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Jatim, menekankan bahwa krisis kepercayaan bisa diatasi dengan kerja kolektif yang cepat, transparan, serta berbasis data. “Kami telah memiliki Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 311 sebagai panduan menghadapi isu kepercayaan publik. Divisi Humas dan Datin memegang peran vital dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Deni Mustopa dari Bawaslu Kabupaten Mojokerto menyebutkan bahwa berdasarkan survei IPO (Indonesia Political Opinion), tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu mencapai 65 persen. “Ini menjadi modal penting yang harus dijaga dengan strategi komunikasi yang tepat, berbasis data, transparan, serta kolaborasi dengan media,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa penyebab krisis antara lain disinformasi, hoaks, minimnya transparansi, serta ketimpangan komunikasi publik. Strategi penanganannya meliputi klarifikasi terbuka, respons cepat, hingga evaluasi internal terhadap isu-isu publik.

Hal senada juga disampaikan oleh Fajar Dino dari Bawaslu Pacitan. Ia menegaskan bahwa publikasi dan data harus berjalan beriringan sebagai wajah dan dasar kepercayaan terhadap lembaga. “Kepercayaan publik tidak dibangun dengan retorika, melainkan lewat data yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas; Penanganan Pelanggaran dan Datin; Kepala Sekretariat; serta staf pengelola Kehumasan dan PPID dari berbagai daerah.