Bawaslu Kabupaten Madiun gandeng Kader Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam sosialisasi Peran Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kabupaten Madiun turut memfasilitasi Kader Pengawas Parisipatif dalam sosialisasi peran pengawas partisipatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 dengan melibatkan ormas bertempat di Aula MWC NU kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, (09/11/23).

Kader P2P merupakan bagian dari perkembangan atau keberlanjutan dari hasil Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (skpp), sekarang disebut Pendidikan Pengawas partisipatif (P2P), yang mana mereka sebagai embrio pengawasan partisipatif berbasis organisasi kepemudaan. Kader P2P telah dibekali tentang dasar dasar kepemiluan, pengawasan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi. Dan nantinya akan memberikan Pendidikan pengawasan partisipatif kepada kelompok/oranisasi mereka serta pada masyarakat.

Qoirul Anam Kordiv Pencegahan Parmas dan Humas menuturkan bahwa kegiatan ini selain menjalankan tugas , Wewenang dan Kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 huruf (c) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga dan mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Selanjutnya menurut beliau bahwa Penyelengaraan Pengawasan Pemilu tidak bisa di lakukan Bawaslu semata namun juga ada harus ada peran-peran keterlibatan partisipasi masyarakat di setiap unsurnya. Kegiatan tersebut merupakan langkah awal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Madiun dengan pengawas partipatif berbasis organisasi sosial kemasyarakatan untuk pemilih pemula sebagai kader Pengawasan partisipatif dalam pemilu tahun 2024.

“Kelompok rentan sangat menjadi perhatian bagi kita semua, Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Tokoh-Tokoh Masyarakat harus benar-benar dimaksimalkan, dari sisi hak pilihnya diberi ruang yang sama dan setara. Itu menjadi cita-cita maupun menjadi tanggung jawa kita bersama.” Katanya

Kegiatan-kegiatan semacam ini akan terus dilaksanakan dan digulirkan secara merata disetiap kecamatan maupun tingkat desa untuk menambah kesadaran masyarakat akan pentinganya partisipasi dalam bentuk pengawasan guna mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.