Bawaslu Kabupaten Madiun Ikuti Cangkrukan Demokrasi Seri 13, Bahas Etika Publikasi Data Pengawasan

Madiun, 13 Oktober 2025 — Bawaslu Kabupaten Madiun berpartisipasi dalam Cangkrukan Demokrasi Seri ke-13 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring pada Senin (13/10). Kegiatan ini mengangkat tema "Etika Publikasi Data Pengawasan di Lingkungan Bawaslu", dengan fokus pada pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan atas data hasil pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, saat membuka diskusi menekankan bahwa meskipun keterbukaan informasi adalah hak publik, penyampaian data tetap harus dilakukan secara etis dan sesuai dengan regulasi. Ia menegaskan bahwa peran Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) sangat strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pengawas pemilu.

“Kredibilitas lembaga sangat ditentukan oleh cara kita mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan sampai keterbukaan justru melanggar prinsip kerahasiaan atau menimbulkan misinformasi,” ujarnya.

Diskusi yang diikuti oleh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur, termasuk Bawaslu Kabupaten Madiun, menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kabupaten Madiun, Lumajang, Magetan, dan Malang. Para narasumber membagikan praktik baik dalam publikasi data pengawasan yang tetap menjaga akurasi, objektivitas, serta kepatuhan terhadap kode etik kelembagaan.

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati, menambahkan bahwa peran humas bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan mampu mencerminkan profesionalisme dan netralitas Bawaslu. “Setiap narasi publikasi harus mengedepankan integritas dan ketelitian. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan yang berlangsung secara interaktif ini menjadi sarana pertukaran gagasan dan pengalaman antar kordiv dan staf humas dan datin, mencerminkan semangat kolaborasi dan penguatan kapasitas bersama.

Dengan mengikuti forum ini, Bawaslu Kabupaten Madiun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola komunikasi publik yang transparan, bertanggung jawab, dan mendukung pengawasan pemilu yang berintegritas.