Bawaslu Kabupaten Madiun Ikuti Peer Learning Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jatim

Madiun, 22 September 2025 – Penguatan tata kelola kelembagaan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya sistem arsip, struktur organisasi yang belum solid, hingga budaya dokumentasi yang belum merata. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Peer Learning Penguatan Kelembagaan Vol.3 bertajuk “Penguatan Manajemen Kelembagaan dan Penataan Tata Kelola Internal” yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, (22/9).

Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur, termasuk Bawaslu Kabupaten Madiun yang turut hadir untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajemen internal.

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Anwar Noris, menegaskan perlunya standar operasional prosedur (SOP) nasional sebagai acuan pengelolaan arsip dan dokumen kelembagaan. Menurutnya, ketiadaan SOP membuat dokumen sering dipandang sebagai milik divisi, bukan lembaga.

“Arsip kita masih lemah karena belum ada SOP baku secara nasional. Rumah Data Jatim memang menjadi terobosan, tetapi baru sebatas dokumen pengawasan. Akibatnya, sering muncul perdebatan karena dokumen dianggap milik divisi tertentu dan rawan tercecer,” ujar Anwar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh, menyoroti masih adanya kekosongan dalam struktur kelembagaan, seperti posisi koordinator sekretariat, kepala subbagian, dan tenaga pendukung. Kondisi ini, menurutnya, membuat instruksi dan distribusi tugas tidak berjalan efektif.

“Kelembagaan kita masih punya missing link. Tanpa struktur yang lengkap, kontrol dan konsolidasi jadi tidak maksimal. Padahal profesionalisme lembaga sangat ditentukan dari sana,” jelas Mustain.

Selain masalah struktur, forum ini juga menekankan pentingnya dokumentasi dan publikasi setiap kegiatan secara lengkap, mulai dari undangan, daftar hadir, foto, hingga berita acara. Humas, disebutkan, tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus didukung semua divisi.

Evaluasi dan penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi bahasan utama. Beberapa daerah disebut sudah menerapkan rapat kerja mingguan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kapasitas staf, terutama dalam praktik teknis seperti penyusunan surat keputusan (SK), revisi anggaran, hingga rencana kegiatan. Tantangannya, hasil diskusi tidak boleh berhenti di teori semata.