Bawaslu Kabupaten Madiun Ikuti Peer Learning Vol.2 Bertema Modernisasi Birokrasi

Madiun, 15 September 2025 — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya transformasi pola pikir (mindset change) di lingkungan kelembagaan pengawas pemilu sebagai bagian dari upaya modernisasi birokrasi. Pesan ini mengemuka dalam kegiatan Peer Learning Penguatan Kelembagaan Volume 2 yang digelar secara daring, Senin (15/9), diikuti oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Kabupaten Madiun.

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits, menyampaikan bahwa pembaruan tata kelola kelembagaan tidak hanya berbicara tentang sistem dan teknologi, tetapi juga perubahan cara berpikir dan bekerja di setiap level organisasi. “Modernisasi birokrasi dimulai dari individu yang mau berubah. Setiap jajaran Bawaslu perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat, terbuka, dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini, yang menjadi pemantik diskusi, menegaskan bahwa digitalisasi hanyalah satu aspek dari modernisasi birokrasi. Ia menekankan perlunya membangun budaya kerja yang kolaboratif dan responsif terhadap dinamika demokrasi. “Modernisasi bukan hanya soal aplikasi atau sistem digital, tapi bagaimana birokrasi kita mampu melayani publik dengan pola pikir baru yang adaptif dan transparan,” jelasnya.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Madiun dalam forum ini menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Melalui forum pembelajaran kolaboratif seperti ini, Bawaslu Madiun berupaya mengintegrasikan nilai-nilai profesionalisme dan inovasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Kegiatan Peer Learning Volume 2 ini merupakan lanjutan dari inisiatif pilot project penguatan kelembagaan yang telah berjalan di sejumlah daerah. Dengan tema “Modernisasi Birokrasi”, forum ini diharapkan dapat mendorong seluruh jajaran Bawaslu di Jawa Timur untuk bergerak menuju lembaga pengawasan pemilu yang lebih efektif, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik.