Bawaslu Kabupaten Madiun Ikuti Peresmian dan Publikasi Pokja PPKS Bawaslu Jawa Timur

Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Madiun — Komitmen membangun lingkungan kerja yang aman dan setara terus diperkuat di lingkungan pengawas pemilu. Salah satunya melalui keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Madiun dalam kegiatan Peresmian dan Publikasi Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS) Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Minggu (8/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur, termasuk pimpinan dan jajaran Bawaslu Kabupaten Madiun

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua PPKS Jawa Timur, Eka Rahmawati, menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai prosedur pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan dalam praktik kelembagaan.

“Demokrasi tidak hanya soal prosedur pemilu, tetapi juga nilai keadilan. Karena itu, lembaga pengawas pemilu harus memiliki integritas dan membangun lingkungan kerja yang adil serta setara,” ujar Eka Rahmawati.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana amanat konstitusi harus didukung oleh lembaga pengawas yang menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk dalam tata kelola organisasi internal.

Dalam pemaparan materi, narasumber juga menjelaskan konsep gender dan kesetaraan, yang menekankan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang mengatur peran, akses, serta relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender berarti setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan penghargaan yang sama tanpa diskriminasi.

Materi juga menyoroti potensi ketidakadilan gender di lingkungan organisasi, seperti budaya kerja yang kurang sensitif terhadap isu gender, candaan yang merendahkan perempuan, hingga tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Oleh karena itu, penting bagi lembaga untuk membangun lingkungan kerja yang aman, inklusif, serta memberikan perlindungan kepada korban.

Selain itu, dijelaskan bahwa nilai kesetaraan gender memiliki kaitan erat dengan demokrasi. Jika lembaga pengawas pemilu ingin menegakkan keadilan pemilu, maka nilai keadilan dan kesetaraan juga harus tercermin dalam kehidupan organisasi, termasuk memastikan tidak adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap pegawai.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait upaya membangun budaya kerja yang sensitif gender di lembaga pemerintahan, mekanisme pelaporan pelecehan di tempat kerja, serta pentingnya perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami tekanan maupun stigma.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta komitmen seluruh jajaran Bawaslu dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan menghargai martabat manusia sebagai bagian dari penguatan integritas lembaga pengawas pemilu.