Cangkrukan Demokrasi: Bawaslu Jatim Dorong Profesionalisme Kehumasan di Masa Non-Tahapan
|
Madiun, 12 Juni 2025 — Dalam upaya memperkuat peran kehumasan dan pelayanan informasi publik di masa non-tahapan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Datin 2025 secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (12/6). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, termasuk Bawaslu Kabupaten Madiun.
Acara yang diinisiasi oleh Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) ini menghadirkan sejumlah pemateri dari jajaran Bawaslu kabupaten, yaitu Malikul Amin (Bangkalan), Khomisa Kurnia Indra (Banyuwangi), Masrukin (Blitar), dan Weni Andriani (Bojonegoro). Peserta kegiatan terdiri dari Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin, Kepala/Kordinator Sekretariat, serta staf pengelola kehumasan dan PPID.
Kepala Sekretariat Bawaslu Jatim, Yusuf, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Menurutnya, di tengah efisiensi anggaran, kerja-kerja kelembagaan tidak boleh berhenti. Ia juga menekankan pentingnya dukungan sekretariat dalam pelaksanaan tugas kehumasan dan pengelolaan PPID. "Cangkrukan ini menjadi ruang penguat sinergi. Saya harap ke depan prestasi kehumasan Bawaslu Jatim bisa menjadi yang terbaik," ujarnya.
Senada dengan Yusuf, Anggota Bawaslu Jatim Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Nur Elya Anggraini, menyebut kegiatan ini sebagai oase dalam dinamika kerja pengawasan. "Cangkrukan ini memberi energi baru untuk terus mendorong penguatan demokrasi, khususnya di Jawa Timur," katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menekankan pentingnya peran humas dalam membangun citra kelembagaan pasca-Pemilu. Ia menyampaikan bahwa kerja kehumasan bukan sekadar mempublikasikan informasi, melainkan harus dirancang secara strategis dan terencana.
"Mulailah dengan rencana yang jelas. Bagi tugas secara profesional — siapa yang kelola website, siapa yang urus media sosial, siapa yang desain. Bisa juga dirangkap, yang penting fungsinya berjalan," pesan Warits. Ia juga menggarisbawahi perlunya pemanfaatan maksimal media sosial, perawatan hubungan dengan pers, serta sensitivitas terhadap isu-isu publik sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi respon negatif terhadap lembaga.
Selain itu, Warits mendorong agar visualisasi konten diperbarui menjadi lebih menarik, dan hasil kerja kehumasan dievaluasi secara berkala.
Sebagai penutup, Cangkrukan Demokrasi menjadi penegas bahwa kerja-kerja kehumasan bukan pekerjaan sampingan, melainkan ujung tombak citra dan keterbukaan Bawaslu di mata publik. Dengan kolaborasi lintas divisi dan semangat adaptif, Bawaslu Jawa Timur optimistis membangun sistem informasi yang transparan, strategis, dan berdampak bagi kualitas demokrasi.
Penulis: Humas Bawaslu Kab Madiun