Cangkrukan Demokrasi Bawaslu Jatim: Meningkatkan Pengawasan Pemilu dan Partisipasi Publik

Madiun, 15 Juli 2025 – Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar pertemuan keempat Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Data Informasi (Datin) 2025 secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (15/7). Dalam pertemuan ini, para peserta yang terdiri dari Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu se-Jawa Timur serta staf pengelola kehumasan dan PPID, membahas berbagai strategi pengawasan pemilu yang lebih transparan dan partisipatif.

Dwi Endah Prasetyowati, Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, membuka acara dengan memberikan penekanan pada pentingnya pengawasan yang lebih efektif pada proses Monitoring dan Evaluasi (Monev). Dwi mengingatkan bahwa pada 14 hingga 16 Juli 2025 merupakan masa sanggah untuk kegiatan Monev, yang nantinya akan dilanjutkan dengan evaluasi lebih lanjut oleh Provinsi pada akhir Juli. "Proses ini harus dimaksimalkan dengan kesungguhan agar hasil Monev dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Bawaslu di berbagai kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Zahid, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Pasuruan, menjelaskan tentang perbedaan antara data dan informasi. Menurut Zahid, data merupakan fakta mentah yang perlu diolah menjadi informasi yang bermakna. "Keterbukaan informasi publik terkait data pemilu sangat penting, tidak hanya untuk mencegah kecurangan, tetapi juga untuk mendukung pengawasan yang partisipatif dari masyarakat," jelas Zahid.

Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan saluran resmi PPID untuk mendapatkan informasi yang akurat serta menyaring informasi dengan cermat agar terhindar dari hoaks dan manipulasi data. Zahid berharap, masyarakat semakin terlibat dalam pengawasan pemilu untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih sehat.

Anita Setia Mega Putri, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Ngawi, turut mengungkapkan strategi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Bawaslu. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dan terbuka, baik melalui publikasi pengawasan maupun layanan aduan cepat. "Pembangunan kelembagaan yang kuat, profesional, dan akuntabel sangat dibutuhkan agar publik percaya terhadap Bawaslu," tambah Anita

Dalam penyampaian lain, Agus Hariyanto, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Pacitan, menyoroti pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat dalam menggunakan aplikasi yang dikembangkan untuk pengawasan pemilu. Menurut Agus, aplikasi harus dirancang dengan user experience (UX) yang memudahkan pengguna untuk mengakses informasi pemilu dan melaporkan pelanggaran.

Pertemuan ini semakin memperkuat komitmen Bawaslu Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu melalui keterbukaan informasi dan kolaborasi antar lembaga. Cangkrukan Demokrasi ini menjadi salah satu wadah penting bagi seluruh elemen Bawaslu untuk berbagi pengetahuan dan memperkuat pengawasan pemilu di Jawa Timur, sekaligus mendorong ide-ide kreatif guna memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.