HADIRI LAUNCHING INDEKS KERAWANAN PEMILU 2024, MUALIM: MADIUN MASUK KATEGORI RAWAN SEDANG
|
Badan Pengawas Pemilihan Umum RI resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilihan Umum Tahun 2024. Peluncuran IKP dilaksanakan disalah satu hotel di Jakarta, Jum’at (16/12/2022).
Bawaslu mengundang lembaga terkait, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, POLRI, perwakilan partai politik, pemantau pemilu dan mahasiswa.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja membuka secara resmi peluncuran IKP Pemilu 2024, dalam sambutannya seluruh jajaran Bawaslu untuk memanfaatkan data-data dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 dengan baik. Sebab, data tersebut bisa digunakan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan 2024.
“IKP merupakan parameter sehat atau tidaknya demokrasi Indonesia ke depan. Maka harus dimanfaatkan dengan baik”, jelas Bagja.
Bagja berharap pesta demokrasi 2024 tidak dihiasi oleh berita bohong, politisasi sara dan kampanye hitam.
"Seluruh pihak terkait dan masyarakat harus menjaga suasana pemilu dan pemilihan agar berjalan kondusif", imbuh Bagja.
Selanjutnya, Lolly Suhenty Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu RI menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
Anggota Bawaslu RI - Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H.
“Kami harap semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,” ucapnya.
Teh Lolly (sapaan akrab Lolly Suhenti) menambahkan, isu terkait netralitas penyelenggara pemilu menjadi isu utama dari lima isu strategis yang terungkap dalam IKP 2024. Lolly menilai polemik netralitas menjadi pengalaman penting dalam menjada kemandirian dan profesionalitas dalam pelaksanaan tahapan pemilu kedepan.
“Pelaksanaan tahapan di provinsi baru juga menjadi perhatian penuh terhadap persiapan pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya terutama pembentukan penyelenggara pemilu”, ungkapnya.
Khoirul Mualim Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Madiun yang menghadiri kegiatan tersebut menyampaikan “Dalam IKP Pemilu 2024 Kabupaten Madiun berada pada kategori sedang dengan skor IKP 33,342. Sedangkan Provinsi Jawa Timur berada pada kategori rendah. Kita berharap stake holder di Kabupaten Madiun mewaspadai segala potensi kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilu mendatang, sehingga pelanggaran dipemilu yang lalu tidak terulang dipemilu tahun 2024“, pungkas Choi.
