“Humas Adalah Dapur Lembaga”: Bawaslu Jatim Soroti Tantangan Kehumasan di Era Digital

Madiun, 20 Oktober 2025 – Tantangan kehumasan dalam menjaga citra lembaga di era digital menjadi sorotan utama dalam Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Datin ke-14 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Senin (20/10), melalui Zoom Meeting.

Dalam forum tersebut, berbagai pemateri dari Bawaslu kabupaten/kota memaparkan kompleksitas tantangan komunikasi publik, khususnya dalam menjawab disinformasi dan hoaks yang kerap menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu.

Tanoyo, anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk, menyoroti sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, SDM humas yang belum memadai, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran Bawaslu di luar masa pemilu. “Stigma bahwa Bawaslu hanya aktif saat tahapan pemilu masih melekat. Padahal, pengawasan dan edukasi terus berjalan,” jelasnya.

Senada, Yusron Habibi dari Bawaslu Kabupaten Ngawi menambahkan bahwa di tengah jumlah pengguna internet yang diperkirakan mencapai 286 juta jiwa pada 2025, kehumasan Bawaslu dituntut lebih adaptif. “Good governance dan keterbukaan informasi adalah tuntutan publik. Perangkat seperti kehumasan, PPID, dan Pusat Data harus dioptimalkan,” ungkapnya.

Rusmifahrizal Rustam, selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jatim, menekankan pentingnya jejaring yang luas dan komunikasi efektif dalam kehumasan. “Humas itu dapurnya lembaga. Jangan hanya diam saat muncul berita negatif. Kita harus hadir dengan data dan publikasi yang kuat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jawa Timur berupaya memperkuat kapasitas jajaran humas di tingkat kabupaten/kota agar lebih siap menghadapi krisis kepercayaan publik melalui komunikasi strategis, kolaboratif, dan berbasis data.