KPPN Lakukan Monev ke Bawaslu Kabupaten Madiun, Dorong Optimalisasi Penyerapan Anggaran

Madiun, 17 November 2025 – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun menerima kunjungan monitoring dan evaluasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada Senin, (17/11), di ruang rapat kantor Bawaslu Kabupaten Madiun. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi KPPN sebagai Central Government Advisor dalam pembinaan satuan kerja pemerintah pusat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, drh. Slamet Widodo, menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan pendampingan yang selama ini dibangun KPPN. Menurutnya, kerja sama ini penting untuk memastikan pengelolaan anggaran Bawaslu berjalan transparan dan sesuai regulasi.

“Kami berterima kasih atas dukungan KPPN. Pendampingan ini membantu Bawaslu menjaga akuntabilitas dan ketepatan tata kelola anggaran,” ujar Slamet Widodo dalam kegiatan yang turut dihadiri jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun, antara lain Kepala Sekretariat Ambang Prastyo Utomo, S.STP., M.Si., Kasubbag Administrasi Wahyu Triadi, S.Sos., serta Bendahara Danar Irawan dan staf teknis lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN, Erwin Cahyono, menegaskan kesiapan pihaknya untuk terus mensinergikan pembinaan kepada Bawaslu sebagai satuan kerja. Beliau menjelaskan bahwa koordinasi intensif diperlukan agar setiap proses pengelolaan keuangan sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

“KPPN akan terus mendukung Bawaslu Kabupaten Madiun melalui penguatan koordinasi, pembinaan, dan monitoring. Harapannya, seluruh mekanisme anggaran berjalan tepat dan selaras dengan aturan yang berlaku,” kata Erwin.

KPPN juga mendorong Bawaslu Kabupaten Madiun mencapai penyerapan anggaran secara optimal menjelang akhir tahun anggaran. Pelaksana Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Yunoci Firmeka T.S., serta Pelaksana Seksi Pencairan Dana, Rahayu Triastuti, menambahkan bahwa percepatan realisasi harus tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Kegiatan monitoring ini ditutup dengan diskusi teknis terkait kendala penyerapan dan langkah perbaikan. Bawaslu Kabupaten Madiun menyatakan siap menindaklanjuti seluruh arahan demi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan lembaga.