Kunjungan Tenaga Ahli PPID Bawaslu RI Bapak Sulastio berserta dua orang staff pada hari Jum’at tanggal 11 Maret 2021 di Kabupaten Madiun untuk memastikan kesiapan PPID Bawaslu Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait keterbukaan informasi publik sebagaimana yang telah diatur

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selasa, 23 Februari 2021 Bawaslu Kabupaten Madiun berketempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan pemuktahiran daftar informasi publik (DIP) yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Madiun, merupakan salah satu Kabupaten dari 11 (sebelah) Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur yang diharuskan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran corono virus desease 2019. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur 188/7/KPT

Bawaslu Kabupaten Madiun berketempatan pelaksanaan kegiatan validasi data penangganan pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, validasi tersebut dikhususka\n bagi Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak tahun 2020